Produk Hukum Daerah
Telusuri seluruh produk hukum Pemerintah Kota Mataram
Menampilkan 12 dari 334 dokumen
Peraturan Walikota Mataram Nomor 17 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial
17 Tahun 2020
masih berlaku
Peraturan Walikota Mataram Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberdayaan Koperasi
36 Tahun 2020
masih berlaku
Peraturan Walikota Mataram Nomor 37 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perizinan Koperasi
37 Tahun 2020
masih berlaku
Peraturan Walikota Mataram Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar
41 Tahun 2020
masih berlaku
Peraturan Walikota Mataram Nomor 33 Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja Dan Evaluasi Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram
33 Tahun 2020
masih berlaku
Peraturan Walikota Mataram Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Mataram Nomor 10 Tahun 2019 tentng Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah
4 Tahun 2021
masih berlaku
Peraturan Walikota Mataram Nomor 23 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Pengurngan dan Keringanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
23 Tahun 2020
masih berlaku
Peraturan Walikota Mataram Nomor 51 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Mataram
51 Tahun 2020
masih berlaku
Peraturan Walikota Mataram Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpin
7 Tahun 2020
masih berlaku
Peraturan Walikota Mataram Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram
6 Tahun 2021
masih berlaku
Peraturan Walikota Mataram Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemkot Mataram
33 Tahun 2018
masih berlaku
Peraturan Walikota Mataram Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga
23 Tahun 2021
masih berlaku